Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya menempatkan penduduk sebagai subjek utama dalam proses pemulihan pasca-bencana di Sumatra. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menjelaskan bahwa langkah pemulihan harus mencakup dimensi ekologis dan sosial guna mencegah risiko munculnya bencana di masa depan.
Menurut Ali, penataan ruang yang adaptif bukan hanya sekadar urusan teknis, melainkan sebuah ruang kebijakan yang harus menyelaraskan berbagai kepentingan. Hal ini mencakup aspek keselamatan warga, upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat setempat secara seimbang.
“Pemulihan bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kepercayaan, relasi sosial, dan rasa aman kolektif. Tanpa itu, pemulihan akan bersifat semu,” katanya, dalam Weekly Webinar Series Update Sumatera ke-2, bertajuk “Badai Belum Berlalu: Merancang Pemulihan Terintegrasi dan Tata Ruang Adaptif untuk Mitigasi Bencana Berulang”, di Jakarta, Kamis (8/1).
Data kependudukan, mobilitas, struktur rumah tangga, serta kerentanan sosial perlu menjadi dasar perencanaan agar kebijakan kebencanaan bersifat antisipatif dan berbasis bukti. BRIN berperan strategis, tidak hanya sebagai penghasil pengetahuan, tetapi juga penjaga nalar publik dalam isu kebencanaan, pemulihan, dan perubahan iklim.
Ia menambahkan, fase pemulihan pasca-bencana merupakan tahapan paling rapuh dan krusial dalam siklus kebencanaan. Pada fase ini, masyarakat terdampak menghadapi hilangnya penghidupan, terganggunya relasi sosial, meningkatnya beban kelompok rentan, serta ketidakpastian masa depan. Apabila tidak dikelola secara tepat, pemulihan berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial baru.
Ali menegaskan, bencana harus dipahami sebagai bagian dari siklus interaksi antara manusia, lingkungan, dan tata kelola. “Pemulihan pasca-bencana bukan akhir, melainkan titik awal untuk menentukan apakah kita terjebak bencana berulang atau mampu membangun ketangguhan jangka panjang,” tegas Ali.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Gusti Ayu Ketut Surtiari, menggarisbawahi pentingnya pemulihan pasca-bencana yang berorientasi pada manusia (people-centered), khususnya dalam penyediaan hunian sementara (huntara). Huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga ruang pemulihan sosial, ekonomi, psikologis, dan kultural penyintas.
“Pemulihan harus mengadopsi prinsip build back better dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan edukasi secara paralel dengan pembangunan fisik. Dengan pendekatan tersebut, pemulihan pasca-bencana diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi risiko di masa depan,” ucapnya.
Sementara itu, Profesor Riset Pusat Riset Kependudukan BRIN, Subarudi, menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta keadilan antargenerasi. Ia mengkritik lemahnya tata kelola dan maraknya korupsi di sektor kehutanan dan pertambangan yang menyebabkan negara menanggung beban kerusakan lingkungan.
Menurutnya, kerugian akibat eksploitasi SDA tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga ekologis dan sosial dalam jangka panjang. “Negara perlu menegakkan prinsip ‘siapa merusak, wajib memulihkan’, serta memastikan pengelolaan SDA benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.
Peneliti Pusat Riset Geoinformatika BRIN yang juga Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN, Joko Widodo, mengungkapkan bahwa penanganan bencana merupakan proses berkelanjutan dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. BRIN memanfaatkan sains dan teknologi, khususnya analisis citra satelit dan data spasial, untuk mendukung respons kebencanaan berbasis bukti.
Menurutnya, BRIN terlibat aktif dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk integrasi data nasional yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Analisis spasial BRIN menjadi rujukan awal bagi Bappenas dalam menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
“Hasil analisis mencakup pemetaan wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, meliputi desa, bangunan, jalan, dan jembatan. Data tersebut disajikan melalui platform SPEKTRA dan bersifat terbuka untuk dimanfaatkan secara kolaboratif,” jelasnya
